Setelah sebelumnya membahas hukum pidana menurut Islam. Maka tulisan ini membahas hukum perdata dalam Islam yang merupakan bagian integral dari sistem aturan yang mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti perkawinan, warisan, kontrak, dan kepemilikan properti. Ketentuan perdata dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah, yang memberikan pedoman tentang bagaimana individu harus berinteraksi dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ajaran agama.
Mengatur Urusan Individu
Pertama-tama, hukum perdata Islam menetapkan aturan-aturan yang mengatur perkawinan. Islam menganggap perkawinan sebagai ikatan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita yang berdiri di atas dasar cinta, saling pengertian, dan kesetiaan. Ketentuan perdata Islam menetapkan persyaratan yang harus terpenuhi untuk sahnya perkawinan, termasuk persetujuan kedua belah pihak, mahar, serta kesepakatan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri.
Selanjutnya, hukum perdata Islam juga mengatur tentang warisan. Al-Quran secara tegas menetapkan bagaimana membagi harta seorang muslim setelah kematiannya, dengan porsi tertentu untuk ahli waris tertentu seperti anak-anak, pasangan, dan orang tua. Prinsip kesetaraan dalam warisan sangat tegas dalam Islam, di mana pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk menerima bagian dari warisan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Selain itu, hukum perdata Islam juga mencakup aturan tentang kontrak dan transaksi keuangan. Islam mendorong individu untuk berkomitmen pada kesepakatan yang sah dan adil dalam semua transaksi mereka. Baik dalam hal jual beli, sewa menyewa, atau pinjaman. Prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan harus menjadi landasan dalam setiap perjanjian yang dibuat dalam aturan perdata Islam.
Penyelesaian Sengketa
Dalam penyelesaian sengketa, hukum perdata Islam memberikan berbagai mekanisme alternatif. Hal tersebut dapat berguna untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan adil. Mediasi, arbitrase, dan musyawarah adalah beberapa metode yang ada dalam tata aturan perdata Islam untuk menyelesaikan sengketa antara individu atau kelompok. Harus berpegang teguh pada prinsip utama dalam penyelesaian sengketa demi mencapai keadilan dan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.
Tentu saja, hukum perdata Islam juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan baru yang muncul dalam masyarakat. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya tetap tidak berubah, interpretasi dan penerapan aturan perdata Islam dapat berbeda-beda. Tergantung pada konteks sosial dan budaya masyarakat tempat hukum tersebut berjalan.
Dengan demikian, ketentuan-ketentuan perdata dalam Islam memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Berlandaskan kekokohan pada ajaran agama, aturan perdata Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana individu harus berinteraksi dan menyelesaikan perselisihan. Tentunya dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perdamaian, aturan perdata Islam berupaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Selain itu juga berkeadilan bagi semua individu.